Prisma Jurnal

Edisi Terbaru

2 | Volume 35 | 2016 | Pembangunan Berkelanjutan & Perubahan Iklim

Ketika manusia berburu kehidupan di luar planet bumi, terutama menuju Mars, pertanyaan pertama bukan tentang udara dan tanah akan tetapi tentang air: apakah ada air, malah lebih jauh apakah pernah ada air dalam sejarah planet Mars, baik dalam bentuk beku, maupun cair. Pertanyaan ini hanya menunjukkan bahwa air adalah kehidupan dan untuk itu berapa pun biaya disiapkan menuju Mars.

Di planet bumi pertanyaannya sama sekali lain: siapakah yang berhak dan boleh memiliki akses terhadapnya. Namun, karena pertanyaan ini begitu fundamental sehingga pertanyaan “apakah itu air” perlu diangkat di sini. Karena pertanyaan itu begitu sehari-hari sifatnya sehingga mengangkatnya lebih menujukkan wajah “membosankan, bertanya-tanya tentang yang tidak perlu.” Namun, mari kita coba mempersoalkannya untuk melihat nuansa halus yang ada di sana.

[Baca Lanjut]

TOPIK KITA

Sonny Mumbunan

Tjokorda Nirarta Samadhi

Ismid Hadad

Harry Seldadyo Gunardi

Sugeng Bahagijo

Suzanty Sitorus


BUKU

Fachru Nofrian Bakarudin
Piketty Merambah Negeri Berkembang

Selama berpuluh tahun, pendekatan pertumbuhan ekonomi mendominasi penjelasan tentang berbagai peristiwa ekonomi. Tidak mengherankan jika pendekatan tersebut juga banyak “memengaruhi” politik dan kebijakan ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia. Pendekatan itu dapat menyuarakan diri dan tersebar luas, baik melalui bahan bacaan dan lembaga-lembaga internasional atau perantaraan negara maupun para ekonom dan pengambil keputusan di sejumlah negeri. Di Indonesia, pemerintah Orde Baru beserta rezim ekonominya menyusun dan memformulasikan “trilogi pembangunan” terdiri dari tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, stabilitas nasional yang dinamis serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dengan wacana seperti itu, Indonesia tampil sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang menjalankan pembangunan nasional cukup pesat dengan tingkat pertumbuhan 7-9 persen per tahun.

[Baca Lanjut]


Wildan Sena Utama
Memetakan Jaringan Rhizomatik: Imajinasi ANtikolonial dan Lahirnya Anarkisme Global

Di Bawah Tiga Bendera merupakan terjemahan buku Benedict R’OG Anderson yang ditulis pada 2005 berjudul Under Three Flags: Anarchism and the Anti-Colonial Imagination yang kemudian dicetak ulang dengan judul berbeda pada 2013, The Age of Globalization: Anarchists and the Anti-Colonial Imagination. Buku itu dapat disebut sebagai kelanjutan dari perjalanan (penggalian) panjang intelektual Ben Anderson dalam mengarungi horizon sejarah, politik, budaya, kesusasteraan, dan bahasa Asia Tenggara yang telah melahirkan dua karya fenomenal, Imagined Communites dan The Spectre of Comparisons.1 Sejak terbitnya Imagined Communities, Anderson menaruh minat sangat kuat pada kajian nasionalisme dan kelahiran negara bangsa di Asia Tenggara. Tesisnya tentang “komunitas imajiner” dipengaruhi oleh keingintahuannya akan pembentukan bangsa di Indonesia dan juga di wilayah lain yang menarik perhatiannya setelah cinta pertamanya pada Indonesia: Filipina. Perluasan area kepakaran Anderson dari hanya wilayah Indonesia bertambah menjadi Filipina (kemudian Thailand) itulah yang dalam banyak hal turut berpengaruh melahirkan ide tentang pentingnya memetakan hubungan dan melakukan komparasi secara global untuk menelusuri ide, topik, atau pemikiran yang sedang diteliti. Minat kuat terhadap gagasan nasionalisme dan negara-bangsa, wilayah yang menarik perhatiannya (Filipina), pandangan politik Marxis-nya, ditambah kemampuan menguasai sejumlah bahasa dan memetakan interkoneksi ide secara global itulah yang menjadi dasar, dan mungkin membuat, Anderson melahirkan di Bawah Tiga Bendera.

[Baca Lanjut]


Artikel Terpopuler

  • Ideologi, Identitas dan Ekonomi Politik Kekerasan: Mencari Model Solusi Mengatasi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia

    Gerakan radikalisme keagamaan yang menyulut aksi kekerasan dan terorisme merupakan gejala modern sangat kompleks. Sebagai gerakanpolitik yang dibangun di atas premis keagamaan, ia tidak saja berhubungan dengan ideologi, tapi juga dengan masalah struktural diakibat rezim yang berkuasa gagal mengelola arus modernisasi dan globalisasi. Rasa kacau mendorong individu yang tidak beruntung dalam percaturan ekonomi politik bergerak ke titik ekstrem; krisis identitas. Memahami persinggungan antara ideologi, sosial-ekonomi dan politik identitas memungkinkan kita menyusun langkah strategis yang terpadu dan komprehensif untuk memutus mata rantai radikalisme dan terorisme.

    Baca     Komentar
     
  • Dinamika Politik Lokal di Era Reformasi

    Desentralisasi dianggap sebagai gejalayang wajar dari sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi. Proses semacam itu merupakan kecenderungan yang tak terhindarkan dari demokrasi politik yang menghendaki adanya perluasan partisipasi dan pemberian otonomi bagi masyarakat lokal. Dalam konteks Indonesia pasca pemerintahan Suharto, desentralisasi yang muncul bersamaan dengan Reformasi 1998 itu menjadi salah satu unsur pembeda paling elementer dibanding era Orde Baru. Struktur ekonomi-politik Orde Baru yang tertutup dan terpusat segera berubah dan berganti menjadi lebih terbuka dan terdesentralisasi. Desentralisasi tidak saja telah menjadi "kata kunci" dalam perumusan kebijakan publik saat ini, tetapi juga menjadi "mantra suci" dalam dunia politik. Agaknya, terdapat semacam kesamaan cara pandangdi kalangan mereka yang menamakan diri"kaum reformis" bahwa upaya mewujudkan demokrasi pasca-Suharto memerlukan pembukaan ruang lebih luas bagi tumbuhnya prakars amasyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

    Baca     Komentar
     
  • Desentralisasi Fiskal di Indonesia - Komentar terhadap tulisan Robert Simanjuntak “Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makroekonomi”, dalam Prisma, Vol. 29, No 3, Juli 2010, hal. 35-57.

    Sampai dengan akhir tahun 2000, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara besar dalam arti luas wilayah dan jumlah penduduk dengan pemerintahan sangat sentralistis.1 Seharusnya, menurut Alm dan Bahl,2 (i) negara dengan jumlah populasi besar dan wilayah yang luas cenderung lebih desentralistis; (ii) negara dengan populasi yang sangat beragam latar belakang etnis, agama, dan budaya cenderung lebih desentralistis; (iii) negara yang telah mencapai tingkat kemajuan ekonomi tinggi cenderung untuk lebih desentralistis; dan (iv) negara yang cenderung mempertahankan sistem kenegaraan sentralistis adalah negaranegara yang sedang dalam keadaan perang atau terancam menghadapi perlawanan bersenjata internal. Fakta-fakta di atas mengharuskan Indonesia mengubah sistem pemerintahan menjadi lebih desentralistis, sebab berbagai karakteristik yang dimilikinya sesuai dengan apa yang diisyaratkan Alm dan Bahl.

    Baca     Komentar
     

Artikel Terkomentari

  • Demokrasi, Harta, dan Negara

    Orang kaya, bangsawan, selalu menjadi pengetua masyarakat mana pun, dan kapan pun, di Nusantara. Orang kaya berarti pemilik tanah, para tuan tanah. Dengan memiliki tanah mereka dengan sendirinya memiliki apa saja yang bisa diusahakan di atas tanah itu. Dengan begitu orang kaya adalah mereka yang memiliki hasil ladang dan sawah berlimpah dengan memanfaatkan tenaga kerja tak berbayar, yaitu para budak hasil keturunan atau budak belian.

    Khusus mengenai budak belian semuanya tidak bisa berlangsung sebelum negara dan konsep negara dipakai semestinya. Salah satu bentuk kegiatan negara adalah mengumpulkan pajak. Yang tidak bisa membayar pajak menggadaikan diri, dan dari sanalah berasal budak belian yang biasanya dibedakan dari budak turunan. Para budak tidak berhak atas tanah. Dengan sendirinya, dia dikucilkan dari turut mengambil bagian dalam pertemuan adat, perundingan, dan juga memerintah dalam pengertian yang sangat asli, yaitu memberikan perintah tentang apa saja yang harus dilaksanakan dalam suatu persekutuan adat—menjaga ladang dan sawah, memelihara ternak, menjalankan pernikahan, dan sebagainya.

    Baca     Komentar
     
  • Reforma Agraria, Industrialisasi dan Surplus Populasi Relatif

    “Bonus demografi” digadang-gadang memberi peluang bagi percepatan pertumbuhan ekonomi. Bung Karno sempat menginisiasi reforma agraria dan industrialisasi domestik untuk membangun perekonomian nasional yang koheren. Sementara tujuan utama pertumbuhan ekonomi sejak pasca- Soekarno mendorong inkoherensi pertanian dan industri dengan berlimpahnya “pekerja rentan” di sektor informal. Tanpa perubahan strategi pembangunan di sektor pertanian dan industri, bonus demografi hanya akan menjadi bonus bagi kapital dengan membludaknya buruh murah.

    Baca     Komentar
     
  • Agama, Iman, dan Ilmu

    Bencana besar lebih sering menghubung-kan manusia dengan makhluk gaib. Ketidakberdayaan, ketakutan, dan kelemahan menjadi dasar keagamaannya. Namun, kehadiran ilmu membuat semuanya jadi soal besar. Letusan gunung api, tsunami, banjir bandang selalu bisa dijelaskan dengan ilmu. Lantas di mana rahasia yang tidak mungkin diketahui manusia? Semua jalan pikiran ini menunjukkan bahwa pada dasarnya agama tengah berurusan dengan rahasia yang tidak bisa/boleh dibongkar. Ketika rahasia sudah dibongkar, fungsi agama mulai menurun.

    Baca     Komentar
     


  Email / User Name
Password:

 Lupa password?
Email / User Name
Nama Lengkap
Tanggal Lahir
Email
Telp
Password
Konfirmasi Password