Prisma Jurnal

Edisi Terbaru

1 | Volume 39 | 2020 | Meredam Ketegangan Agama & Negara

Reformasi membalikkan apa yang berlaku pada masa sebelumnya dan dalam arti ini bertentangan serta bertolak belakang dengan Orde Baru. Orde Baru agresif menjalankan intervensi ke dalam agamaagama,sedangkan masyarakat mengambil posisi defensif, penuh ketakutan. Orde Baru menentukan Tuhan mana yang boleh disembah dan agama mana yang menjadi penyalur penyembahan itu.

Bahkan, Tuhan yang disembah itu diatur dengan penuh ancaman hukum—tidak ada kartu tanda penduduk yang boleh dikeluarkan untuk mereka yang tidak ber-Tuhan, dan terutama tidak ber-Tuhan hasil pilihan Orde Baru. Dalam hubungan itu, semuanya berlangsung penuh ancaman keselamatan “tubuh dan jiwa”, disingkirkan dari pergaulan masyarakat.

Sebaliknya sekarang masyarakat mengambil posisi agresif, sedangkan negara boleh dibilang menjadi defensif dan hanya memberi reaksi tanpa mengerti ke mana semuanya bisa diarahkan (kalau pengarahan itu memang diperlukan) malah dalam arti tertentu menjadi adaptif, menyesuaikan langgamnya dengan keagresifan masyarakat.

Agresi masyarakat dalam urusan agama dan menempatkan negara sebagai lawan selalu berarti tabrakan dan setiap tubrukan dalam hubungan negara dan agama selalu menjadi tabrakan maut. Ratusan tahun sejarah Eropa menunjukkan persis seperti itu; puluhan tahun sejarah Timur Tengah sudah dan sedang mempertontonkan apa yang dikemukakan di atas: Islam melawan Kristen; Islam melawan Islam; Hindu melawan Islam. Apa yang menjadi soal sesungguhnya? Karena, setiap kekeliruan mengidentifikasikannya akan membawa konsekuensi fatal. Terorisme agaknya bisa menjadi pintu masuk yang berguna dengan pengertian bahwa terorisme adalah jalan terakhir dari serentetan hal-hal yang mendahuluinya.

Pertama, frekuensi, selama sepuluh tahun terjadi 18 kali peristiwa teror—kebanyakan komentator menekankan frekuensi ini, yakni boleh dibilang lebih dari satu kali setiap tahun, yang menyebabkan kurang lebih 200 orang teroris ditangkap dan ditahan oleh penguasa negara, polisi.

Kedua, intensitas terorisme tersebut, yang tidak banyak diberi perhatian. Bila kita masuk lebih dalam akan tampak urutan berikut, yaitu pertama, suicide bombing, bom bunuh diri sebanyak tiga kali; kedua,time bombing, bom waktu yang dikendalikan dari jarak jauh sebanyak enam kali; ketiga dan terbesar, live attacks, serangan langsung sebanyak sembilan kali. Statistik di atas mengemukakan sesuatu yang sangat menarik, yaitu jumlah terbesar adalah serangan langsung yang berarti bukan saja nekat, tetapi juga suatu unjuk kekuatan langsung berhadapan dengan aparat negara, state apparatus.

Dengan demikian, kita lihat bahwa semakin agresif sampai-sampai menggunakan yang boleh disamakan dengan perang gerilya, atau yang sering disebut sebagai urban guerilia. Namun, di sini kita lihat terjadi sedikit pencampuradukan istilah, terminological confusion, yang pada gilirannya menyulitkan penanganan aksi terror ini, yang selalu dikenal sebagai penanganan dari “hulu-ke-hilir.”

 Beberapa istilah yang dipakai, fundamentalisme, radikalisme, ekstremisme dengan ujung terakhir adalah teror, terorisme—dipakai serampangan dalam satu jajaran. Namun, bila diteliti semua yang disebut pertama adalah paham, ideologi; sedangkan terror adalah teknologi dan terorisme adalah paham bahwa soal masyarakat hanya bisa diselesaikan dengan kekerasan.

Fundamentalisme lebih dekat ke radikalisme,yakni usaha untuk kembali kepada ajaran induk yang menjadi akar segala ajaran lain dalam keyakinan,ideologi, agama yang sama. Setiap paham selalu mengandung sekte dalam masyarakat penganut ajaran dasar dan memegang teguh ajaran dasar.Mereka adalah kaum fundamentalis, radikalis.

Dengan demikian, ada semacam paradigm dari fundamentalisme/radikalisme --> ekstremisme --> terorisme. Fundamentalisme selalu membela wahyu dalam agama, revelationem qua talem, wahyu sebagai wahyu, dan setia terhadapnya. Begitu pula doktrin, dari liberalisme sampai komunisme. Sedangkan radikalisme adalah suatu gerakan kembali ke akar, ad radicem. Bila seorang mengenakan burqa/chadar mungkin sekali karena pahamnya untuk kembali ke akar keyakinannya. Karena itu, tidak menjadi urusan negara.

Ekstremisme selalu berurusan dengan sesuatu yang berada di luar batas, in extremis, yang berada di luar garis—yang dalam pengertian kenegaraan di luar batas-batas konstitusi. Hanya ekstremisme dan terorisme yang boleh diperangi, bukan radikalisme•

Untuk melakukan pemesanan, silakan hubungi

[Baca Lanjut]

TOPIK KITA

Fadilla Dwianti Putri

Jamaluddin Mohammad

Lies Marcoes

Airlangga Pribadi Kusman

Luqman Nul Hakim

Robertus Robet

Maria Ulfah Anshor

Budi Rajab

Zainal Abidin Bagir


ESAI

Fachru Nofrian Bakarudin
Regulator yang Efisien atau Agama sebagai Alternatif Pasar

Indonesia sedang mengalami perubahan seiring dengan perubahan yang terjadi di dunia. Bukan perubahan minor dan juga bukan perubahan mayor, apalagi bersifat struktural yang berdampak pada rezim pertumbuhan dan industrialisasi. Apa pun perubahannya, tingkat pertumbuhan ekonomi bergeming di angka lima persen. Salah satu ciri perubahan ditandai pembangunan fisik yang terbatas di bidang infrastruktur mulai dari jalan raya, pelabuhan laut, hingga bandara. Pembangunan fisik memang penting, terasa langsung, serta kasat mata, yang tampak dari Sabang sampai Merauke dan memberi banyak manfaat ekonomi. Sayangnya, bagi ilmu ekonomi yang merupakan ilmu sosial empiris dan kerap menekankan verifikasi serta hasil konkret, pembangunan yang terjadi dapat dikatakan fisikal-pragmatis dan bukan fisikal-riil, sehingga kurang berdampak pada pasar dan justru meningkatkan ketimpangan dan tidak tercapainya industrialisasi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pasar tidak bisa melembagakan dirinya sendiri, meski sudah ada pembangunan infrastruktur. Sejarah moneter dan produksi, misalnya, menjelaskan bahwa pasar merupakan proses pelembagaan tempat ekonomi-politik memiliki peran signifikan dan tidak terbatas hanya pada negara dan kelembagaannya.

[Baca Lanjut]


DIALOG

Henny Supolo Sitepu
Pendidikan Keragaman: Meretas Sekat Prasangka

Sebagai negara-bangsa majemuk dengan ratusan etnis, puluhan agama dan kepercayaan lokal, keragaman budaya, adat-istiadat, bahkan beragam ras, Indonesia pasca-Reformasi menghadapi persoalan integrasi sebagai sebuah bangsa. Pokok soal utama terletak pada menguatnya politik identitas dari Islam sebagai agama mayoritas, serta kecenderungan intoleransi berdasarkan sentimen bahkan prasangka keagamaan. Dalam konteks tersebut, pendidikan formal maupun informal untuk mengedepankan keberagaman menumbuhkan kembali asa kebangsaan, menghargai perbedaan serta menghormati hak dan kebebasan beragama/berkeyakinan orang lain menjadi sentral persoalan.

 Sebagai organisasi masyarakat sipil, Yayasan Cahaya Guru (YCG) selama lebih dari satu dasawarsa sangat memperhatikan upaya pengembangan tema keragaman dan kebangsaan dalam pendidikan. Bagaimana pergulatannya menemukan format yang tepat dan efektif untuk membuka dialog—mereka menyebutnya “‘ruang perjumpaan”—di antara para pendidik, guru, dan siswa, serta para aktivis di tingkat komunitas dan sekolah formal untuk terlibat membangun kerja sama dan mengidentifikasi masalah di lingkungan terdekat. Untuk menemukan kunci dan menggali praktik-praktik terbaik dari proses pembelajaran memajukan keragaman itu, Harry Wibowo dari Prisma mewawancarai Henny Supolo Sitepu, pendiri dan Ketua Dewan Pengurus YCG, akhir Desember 2019 di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.

[Baca Lanjut]


ARTIKEL

Emilianus Yakob Sese Tolo
Ketimpangan Agraria dan Persoalan Migrasi di Flores

Selama ini, persoalan migrasi di Flores kerap kali menafikan soal ketimpangan dalam masyarakat. Sejatinya, persoalan migrasi di Flores lebih disebabkan oleh ketimpangan relasi produksi dalam sektor agraria sejak zaman feodal yang terus-menerus direproduksi dalam kehidupan masyarakat Flores hingga kini. Mayoritas rakyat Flores yang tidak memiliki akses terhadap tanah terpaksa harus menjadi buruh-tani atau keluar dari sektor pertanian untuk merantau ke kota atau luar negeri demi mempertahankan kelangsungan hidup. Namun demikian,tidak sedikit para migran dari Flores tersandung “persoalan migrasi” yang tetap tidak akan terselesaikan di masa mendatang jika para akademisi, aktivis, dan institusi negara terus-menerus menjadikan persoalan ini sebagai soal teknis semata dengan mengabaikan ketimpangan struktur relasi produksi di sektor agraria yang sesungguhnya merupakan akar permasalahannya.

Kata Kunci: Flores, hamba, ketimpangan agraria, perdagangan manusia, persoalan migrasi

[Baca Lanjut] [Unduh]


BUKU

Arie Setyaningrum Pamungkas
Dilema Politik Identitas: Feminisme Pascakolonial

Penulis: Katrin Bandel

Penerbit: Sanata Dharma University Press, November 2016

Tebal: xiv+138 halaman

ISBN: 978-602-6369-45-I

[Baca Lanjut]


Artikel Terpopuler

  • Partai Politik dan Demokrasi Presidensial

    Dalam proses transisi demokrasi pasca-Reformasi 1998, Indonesia mengalami semacam pergeseran dari sistem pemerintahan presidensial ke parlementer. Melalui serangkaian amandemen UUD 1945, kekuasaan parlemen didayagunakan. Walaupun Presiden dipilih langsung melalui pemilihan umum, namun karena electoral threshold dengan sistem multipartai, presiden hanya dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan secara efektif dan membentuk kabinet jika mendapat dukungan mayoritas fraksi di DPR dalam koalisi antarpartai politik. Bagaimana sebenarnya latar belakang dan wujud ketatanegaraan  sekarang? Apa sumber masalah dari situasi “semi-presidensialisme” itu? Seberapa jauh partai politik mampu menjalankan fungsinya yang bukan sekadar meraih kekuasaan? Bagaimana membandingkan dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan pemerintahan Joko Widodo, dan masa depan ketatanegaraan kita? Apakah UUD 1945 perlu diamandemen kembali? Untuk membahas persoalan tersebut, akhir Juli 2016, Harry Wibowo, Redaktur Pelaksana Prisma mewancarai Bivitri Susanti, peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) serta pengajar pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI).

    Baca     Komentar
     
  • Dinamika Politik Lokal di Era Reformasi

    Desentralisasi dianggap sebagai gejalayang wajar dari sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi. Proses semacam itu merupakan kecenderungan yang tak terhindarkan dari demokrasi politik yang menghendaki adanya perluasan partisipasi dan pemberian otonomi bagi masyarakat lokal. Dalam konteks Indonesia pasca pemerintahan Suharto, desentralisasi yang muncul bersamaan dengan Reformasi 1998 itu menjadi salah satu unsur pembeda paling elementer dibanding era Orde Baru. Struktur ekonomi-politik Orde Baru yang tertutup dan terpusat segera berubah dan berganti menjadi lebih terbuka dan terdesentralisasi. Desentralisasi tidak saja telah menjadi "kata kunci" dalam perumusan kebijakan publik saat ini, tetapi juga menjadi "mantra suci" dalam dunia politik. Agaknya, terdapat semacam kesamaan cara pandangdi kalangan mereka yang menamakan diri"kaum reformis" bahwa upaya mewujudkan demokrasi pasca-Suharto memerlukan pembukaan ruang lebih luas bagi tumbuhnya prakars amasyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

    Baca     Komentar
     
  • Membaca Kembali Soekarno
    Baca     Komentar
     

Artikel Terkomentari

  • Civil Society dan Demokrasi di Indonesia: Fenomena Relawan Pasca Pilpres 2014

    Dengan menggunakan kerangka teoretis peran masyarakat sipil di Indonesia, tulisan ini mempertanyakan eksperimen gerakan relawan dalam Pilpres 2014 dapat memperbaiki representasi politik dan mendorong transformasi ke arah substantif. Selain itu, dipaparkan kebaruan politik dibanding eksperimen sebelumnya yang dilakukan oleh gerakan sipil. Studi ini menemukan bahwa gerakan para relawan hanya capaian terbatas dalam mengusung dan memenangkan Joko sebagai Presiden Republik Indonesia, namun tidak cukup berhasil dan mengawal Nawacita yang dikampanyekan selama pilpres bertempur melawan oligarki dan kartel.

    Baca     Komentar
     
  • Demokrasi, Harta, dan Negara

    Orang kaya, bangsawan, selalu menjadi pengetua masyarakat mana pun, dan kapan pun, di Nusantara. Orang kaya berarti pemilik tanah, para tuan tanah. Dengan memiliki tanah mereka dengan sendirinya memiliki apa saja yang bisa diusahakan di atas tanah itu. Dengan begitu orang kaya adalah mereka yang memiliki hasil ladang dan sawah berlimpah dengan memanfaatkan tenaga kerja tak berbayar, yaitu para budak hasil keturunan atau budak belian.

    Khusus mengenai budak belian semuanya tidak bisa berlangsung sebelum negara dan konsep negara dipakai semestinya. Salah satu bentuk kegiatan negara adalah mengumpulkan pajak. Yang tidak bisa membayar pajak menggadaikan diri, dan dari sanalah berasal budak belian yang biasanya dibedakan dari budak turunan. Para budak tidak berhak atas tanah. Dengan sendirinya, dia dikucilkan dari turut mengambil bagian dalam pertemuan adat, perundingan, dan juga memerintah dalam pengertian yang sangat asli, yaitu memberikan perintah tentang apa saja yang harus dilaksanakan dalam suatu persekutuan adat—menjaga ladang dan sawah, memelihara ternak, menjalankan pernikahan, dan sebagainya.

    Baca     Komentar
     
  • Reforma Agraria, Industrialisasi dan Surplus Populasi Relatif

    “Bonus demografi” digadang-gadang memberi peluang bagi percepatan pertumbuhan ekonomi. Bung Karno sempat menginisiasi reforma agraria dan industrialisasi domestik untuk membangun perekonomian nasional yang koheren. Sementara tujuan utama pertumbuhan ekonomi sejak pasca- Soekarno mendorong inkoherensi pertanian dan industri dengan berlimpahnya “pekerja rentan” di sektor informal. Tanpa perubahan strategi pembangunan di sektor pertanian dan industri, bonus demografi hanya akan menjadi bonus bagi kapital dengan membludaknya buruh murah.

    Baca     Komentar
     

MAJALAH PRISMA



  Email / User Name
Password:

 Lupa password?
Email / User Name
Nama Lengkap
Tanggal Lahir
Email
Telp
Password
Konfirmasi Password