Prisma Jurnal

Edisi Terbaru

1 | Volume 36 | 2017 | Negara, Kesejahteraan & Demokrasi

Demokrasi yang dijunjung tinggi pada masa modern ini, pada masa purba peradaban politik sering dianggap sebagai rusak dari sistem yang dianggap “baik”, seperti monarki, tempat raja yang berkuasa; aristokrasi, orang-orang terbaik yang berkuasa. Sementara rakyat sama sekali tidak terpikirkan sebagai orang yang akan atau dapat memegang tampuk pemerintahan untuk berkuasa.

Membaca sebuah disertasi doktoral dari Universitas Sorbonne abad ke-17, atau tepatnya pada 1658, memperkuat hal itu saat di sana jelas-jelas tertulis, “... multos imperitare malum est, Rex unicus esto” atau “... orang banyak atau orang kebanyakan memerintah jelek adanya, Raja hanya boleh satu dan satu-satunya.”

Revolusi Perancis menjadi tonggak paling penting untuk berkembang dan meluasnya demokrasi, dan baru terjadi pada 1789—jarak antara disertasi di atas dengan Revolusi Perancis persis 131 tahun! Itu pun sama sekali bukan berarti monarki hilang telak dari muka bumi, karena negara-negara dengan demokrasi paling maju pun masih mempertahankan bentuk monarki seperti Kerajaan Inggris, Denmark, Belanda di Eropa, Jepang dan Thailand di Asia, dan lain-lain lagi dengan prinsip yang sama, “Rexunicus esto.”

[Baca Lanjut]

TOPIK KITA

Willy Purna Samadhi

Caroline Paskarina

Pengelolaan sumber daya tidak dapat dilepaskan dari praktik kekuasaan yang menentukan bagaimana sumber daya didistribusikan. Pengelolaan sumber daya juga strategis berdemokrasi karena tidak hanya menyangkut kesejahteraan secara adil dan merata, tetapi juga ketersediaan bagi publik dalam mengontrol dan mengelola sumber-sumber daya tersebut. Tulisan ini memaparkan bagaimana politisasi kesejahteraan dipraktikkan para aktor di tingkat lokal dan bagaimana mengelola relasi kekuasaan demi mewujudkan menyejahterakan.


Dalam pembicaraan mengenai demokrasi, kesejahteraan sering kali ditempatkan dalam hubungan yang bersifat kausal. Kesejahteraan dalam pengertian sebagai pencapaian kemakmuran ekonomi dianggap sebagai prakondisi bagi modernisasi politik yang mengarah pada demokratisasi. Kondisi masyarakat yang tercukupi kebutuhan kebutuhan pokoknya serta terlindungi hak-hak sosial, ekonomi, dan politiknya akan membuat masyarakat menjadi lebih  aktif berpartisipasi memelihara hak-hak sipil dan kebebasan tersebut. Partisipasi itu diperlukan untuk  mendukung bekerjanya sistem politik, karena melalui partisipasi yang otonom,  epentingan-kepentingan publik dapat diartikulasikan dan diagregasikan sebagai bahan perumusan kebijakan. Sebaliknya, kebebasan dan  pengakuan hak-hak sipil akan menjamin tersedianya kondisi yang mendukung bagi pemenuhan kesejahteraan, yakni meningkatnya kapasitas individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Penjelasan kausal tersebut menegaskan adanya hubungan positif antara demokrasi dan kesejahteraan.

 

[Baca Lanjut]


Purwo Santoso

Tulisan ini merupakan sebuah refleksi dengan menawarkan terobosan untuk memajukan demokratisasi di indonesia melalui lensa teori wacana dan hegemoni. Sebagai sebuah proyek politik hegemoni, demokratisasi perlu membebaskan diri dari ortodoksi demokrasi yang melulu dipandang sebuah prosedur, sehingga membuatnya berakar sosial. Pertimbangan menyeluruh pada dimensi kontekstual demokrasi dan kemampuan untuk terus-menerus terlibat dalam pertarungan menjadi tak terelakkan dan merupakan bagian dari penyelesaian diperlukan.

Kita hidup di zaman demokrasi. Ide atau nilai “demokrasi” bukan hanya diterima, melainkan juga diperlakukan sesedemikian penting sebagai acuan dalam menilai tata kelola pemerintahan (governance) ataupun pengelolaan kepentingan umum. Hal itu berlaku baik pada tataran global dan nasional maupun lokal, bahkan dalam relasi inter-personal. Dalam syukurnya kita sebagai warga negara yang berhasil mendemokrasikan diri dengan susah payah, kini kita dirundung kekhawatiran. Capaian hebat kita—berdemokrasi dalam tatanan sosio-kultural yang sangat beragam dan rentan konflik ini dikagumi dunia— sedang dalam stagnasi, kalau tidak bisa dikatakan mengalami kemunduran. Pokok soalnya, demokratisasi terhenti bukan karena memang sudah benar-benar sempurna atau tuntas, melainkan karena kita tidak tahu dan tidak bisa mengambil langkah yang diperlukan untuk mendorong demokratisasi lebih jauh. Assessment terhadap demokrasi Indonesia yang kami selenggarakan dalam skema Power, Welfare, and Democracy (PWD), sampai pada kesimpulan bahwa para pejuang  demokrasi tidak banyak lagi mengambil terobosan yang diperlukan, dan mereka berada dalam kondisi terfragmentasi.

[Baca Lanjut]


Haryanto

Sistem politik Indonesia pasca-Orde Baru semakin inklusif. Konfigurasi elite pun mengarah pada pluralitas dengan hadirnya aktor dominan dan aktor alternatif, baik yang berpredikat “elite lama” maupun “elite baru.” Aktor-aktor tersebut mengandalkan dan berupaya menyinergikan pelbagai sumber daya, terutama sumber daya ekonomi, meraih dan mempertahankan kekuasaan. Namun demikian, mereka terapkan dalam kontestasi pemilihan umum cenderung menghidupkan praktik-praktik patronase yang dapat menghambat keberlangsungan proses demokratisasi.

Kajian tentang politik Indonesia dasawarsa tahun 1980-an, saat rezim Orde Baru berkuasa, didominasi oleh pemaparan di tingkat nasional terfokus pada struktur politik yang melingkupinya. Kondisi tersebut juga menyasar studi-studi tentang elite politik Indonesia yang sebagian besar terfokus pada hierarki dan penyangga kekuasaan Orde Baru—militer, birokrat, dan teknokrat. Namun, setelah Orde Baru runtuh pada 1998, arah studi politik dan pemerintahan di Indonesia mulai bergeser cukup jauh. Fase itu ditandai oleh perubahan arah dan corak pemerintahan dari semula berbasis otoritarian menjadi lebih demokratis. Salah satu di antaranya adalah perubahan aturan perundang-undangan tentang pemilihan umum dan partai politik serta diterapkannya desentralisasi kekuasaan melalui kebijakan otonomi daerah.

[Baca Lanjut]


Hasrul Hanif

Penilaian tentang perkembangan demokratisasi di Indonesia selama ini sangat beragam dan cenderung melihat adanya kemandekan bahkan kemunduran. Studi ini mencoba mengupas seberapa dalam penilaian tersebut tetap relevan selama periode Dengan menakar kualitas dan pelembagaan demokrasi dukungan aktor politik terhadap institusi demokrasi, maka Indonesia cenderung semakin liberal, namun kurang demokratis. kebebasan dengan derajat dan cakupan berbeda terlembaga baik. Namun, kontrol rakyat yang tidak efektif membuat kelola pemerintahan yang baik tetap dianggap paling bermasalah.

Capaian proses demokratisasi Indonesia selama hampir dua dasawarsa terakhir dicatat dengan penilaian yang berbeda beda dan bahkan menunjukkan kesimpulan yang bertolak belakang satu dengan yang lain. Ada studi yang memuji stabilitas yang dicapai di tengah berbagai upaya reformasi politik. Larry Diamond, misalnya, mengapresiasi kemampuan rezim yang demokratis dalam mengatasi dengan baik berbagai riak politik di tengah tekanan dan meyakini bahwa kondisi tersebut memberikan kesempatan yang layak bagi negeri ini untuk menjaga keberlanjutan institusiinstitusi demokrasi yang baru lahir dalam reformasi yang berjalan perlahan-lahan. Amy Freedman dan Robert Tiburzi juga menekankan bahwa demokrasi telah mengakar di masyarakat, meski capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak semaju negara lain dan nilai-nilai tradisional masih punya tempat.

[Baca Lanjut]


Olle Törnquist

Airlangga Pribadi Kusman

Artikel ini merupakan bentuk counter-terhadap asumsi dominan studi-studi demokratisasi di Indonesia mempercayai entitas masyarakat sipil sebagai penggerak pemrakarsa reformasi politik dalam proses demokrasi yang memiliki agenda politik bertentangan dengan kekuatan oligarki. Selain itu, tulisan ini juga memandang masyarakat sebagai ruang penggelaran bagi pertarungan di antara kekuatan dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dan yang tidak dapat dipisahkan dari proses sejarah yang melalui proses pembentukan hegemoni. 

Manusia menciptakan sejarahnya sendiri, namun mereka tidak menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Mereka tidak membuat masa depan dengan kondisi-kondisi yang dapat dengan bebas mereka pilih, namun dalam keadaan yang telah eksis terjadi dan terwarisi dari masa lalu, tempat tradisi dari generasi terdahulu membebani mereka yang hidup seperti sebuah mimpi buruk. Kalimat terkenal dari karya Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, itu sangat relevan untuk membongkar problem kuasa oligarki dan pemahaman atas masyarakat sipil di Indonesia pasca-otoritarianisme.Kuasa Oligarki dan Posisi Masyarakat Sipil Relasi antara Intelektual dan Kekuasaan dalam Politik Indonesia Pasca-Otoritarianisme Airlangga Pribadi Kusman

Dalam tradisi pendekatan politik liberal, masyarakat sipil sering kali dimaknai dengan sendirinya sebagai agensi utama penggerak demokrasi. Robert Putnam, misalnya, menjelaskan pentingnya modal sosial masyarakat sipil dalam ruang publik maupun tata kelola pemerintahan, yang tercermin dari trust dan kooperasi dipandang sebagai kualitas budaya yang dapat mendorong kemajuan proses demokrasi. Dalam perspektif demokrasi neo tocquevillean seperti dikemukakan John Keane,3 masyarakat sipil dipandang sebagai kategori ideal yang menjelaskan relasi kompleks dan dinamis dari institusi legal nonpemerintah yang berkarakter anti-kekerasan, swadaya, swa kelola, dan selalu dalam hubungan ketegangan permanen dengan negara yang membingkai, membatasi, serta memberi kesempatan bergerak kepada mereka. Sementara tradisi pembacaan pendekatan demokrasi “transitologis” masyarakat sipil dimaknai sebagai aktor utama demokrasi yang memiliki sumbangan besar dalam mempercepat proses transisi menuju konsolidasi demokrasi.

[Baca Lanjut]


Amalinda Savirani

Tulisan ini berupaya menggali makna isu “publik” dalam proyek reklamasi pantai utara Jakarta dan pembangunan tanggul raksasa yang saat ini masih berlangsung antara wacana milik negara plus pengembang versus wacana milik aktivis masyarakat sipil. mengandaikan isu publik sebagai sesuatu yang tuntas, karena setiap pihak melandasi pemahaman “publik” dari rujukan pengetahuan yang berbeda. Perlawanan melalui gerakan popular pada akhirnya adalah perang tentang makna kenyataan dan defnisisi “publik” yang menyertai makna ini.

Persoalan publik merupakan salah satu elemen penting dalam gagasan demokrasi yang diargumentasikan oleh David Beetham. Istilah “publik” dalam gagasan demokrasi Beetham, yakni “kendali popular terhadap isu publik berdasarkan persamaan politik” (popular control over public affairs based on political equality), dapat dimaknai sebagai “urusan yang menyangkut hajat hidup warga kebanyakan”, khususnya di kalangan akar rumput (grassroot). Selain itu, isu publik adalah perekat yang dapat merekat sekaligus memberi arah gerakan. Elemen “isu publik” itulah yang membedakan gagasan demokrasi ala Beetham dengan gagasan demokrasi beraliran pluralis berbasis elektoralisme ala schumpeterian dan aliran substantivis yang menekankan jaminan hak sipil warga negara yang dilakukan oleh negara.

 

 

 

 

 

 

[Baca Lanjut]


Cornelis Lay

Eric Hiariej

Demokrasi di Indonesia pasca-reformasi kemandekan ditandai oleh munculnya pasca-klientelisme; baru yang menggabungkan gaya populis dan transformasi praktik klientelisme. Pasca-klientelisme tampil ketika tuntutan-tuntutan masyarakat terpenuhi secara kelembagaan. Tuntutan tersebut saling menjalin hubungan solidaritas dengan harapan mengkristal menjadi perlawanan bersama. Argumentasi itu mengandaikan antagonisme antara pro-perubahan dengan kekuatan antiperubahan.

Survei pakar yang dilakukan Proyek Power, Welfare and Democracy (selanjutnya, Survei PWD) menyimpulkan bahwa proses demokratisasi di Indonesia mengalami stagnasi. Terlepas dari sejumlah kemajuan dalam hal pembangunan kelembagaan demokrasi, politisasi aktivis masyarakat sipil, serta pakta politik yang mendorong perubahan struktural dan kelembagaan yang memungkinkan terwujudnya kebebasan politik dan ekonomi. Lembaga-lembaga masih diselewengkan dan praktik klientelisme, termasuk yang sudah mengalami transformasi masih dilakukan, serta korupsi masih merajalela. Lebih jauh, survei tersebut menunjukkan alih-alih demokrasi yang terkonsolidasi, Indonesia justru menyaksikan munculnya pasca-klientelisme (post-clientelism) sebagai bentuk politik baru yang kian mengemuka. Karakter utamanya adalah gabungan antara populisme dan transformasi praktik klientelisme. Secara spesifik, populisme mengacu pada gaya politik seorang pemimpin yang menampilkan diri identik dan memiliki hubungan langsung dengan rakyat, sembari membangun sentimen anti-kemapanan dan anti-kelompok dominan. Sedangkan transformasi praktik klientelisme berkaitan dengan metode baru distribusi patronase untuk mendapat dukungan politik dari yang bersifat langsung dan menggunakan sumber daya material – seperti uang – menjadi tidak langsung dalam bentuk program-program distribusi kesejahteraan. Sementara bentuk politik pasca-klientelisme bisa ditemukan dalam kehadiran sejumlah pemimpin daerah yang sangat populer. Tulisan ini akan membahas hal tersebut dalam konteks kemunculan Joko Widodo (Jokowi) sejak menjadi Wali Kota Solo sampai terpilih sebagai orang ke-7 yang menjadi Presiden RI.

[Baca Lanjut]



ESAI

Vedi R Hadiz
Populisme Baru dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Populisme adalah fenomena dengan sejarah yang panjang. Pada hakikatnya, populisme adalah suatu pemahaman yang menghadapkan politik “rakyat banyak” dengan politik “elite” yang digambarkan sebagai tamak dan jahat. Namun, populisme masa kini—bisa disebut “populisme baru”—berkembang khususnya sebagai reaksi terhadap berbagai ketimpangan yang tajam dan dislokasi sosial akibat proses globalisasi neoliberal. Ia mengekspresikan ketidakpuasan mendalam dengan kondisi sosial-ekonomi serta ketidakpercayaan yang semakin bertambah kuat terhadap perangkat lembaga pemerintahan. Tidak jarang, basis sosial populisme baru melibatkan segmen masyarakat berbagai kelas, baik di negeri maju ataupun di negeri berkembang.

Namun demikian, manifestasi spesifik populisme baru bisa amat berbeda. Di beberapa tempat, seperti Yunani, misalnya, ia dapat melekat pada proyek politik Kiri maupun Kanan dengan basis sosial yang saling bersinggungan. Karena itu, penting untuk memahami konstelasi kekuasaan dan kelas sosial yang terjelma secara historis di setiap masyakarat, guna mendapatkan gambaran tentang kemungkinan aliansi sosial yang muncul, jenis kendaraan dan strategi yang dikembangkan, serta aneka kepentingan sosial yang siap mendominasi aliansi-aliansi tersebut. Di tempat kekuatan organisatoris politik Kiri sudah melenyap atau lama meredup, misalnya, kemungkinan besar proyek politik Kanan akan lebih mendominasi populisme baru tersebut. Akibatnya, populisme cenderung diberi karakter ekslusi dan mengandung diskriminasi sosial serta xenofobia dibandingkan karakter egalitarian yang berakar pada tujuan mengubah pola kekuasaan yang berlaku secara lebih menyeluruh.

[Baca Lanjut]


BUKU

Rocky Gerung
Pasifikasi Aktivisme

Fenomena politik dekade ini sungguh ditandai oleh aktivitas intensif gerakangerakan masyarakat sipil. Protes terhadap kekuasaan otoriter, kartel bisnis, perusak lingkungan, telah menjadi gerakan global yang terhubung melalui media sosial di seluruh dunia. Peristiwa bakar diri seorang pedagang kakilima di Tunisia sebagai protes terhadap keangkuhan aparat negara, menyulut kemarahan publik di seluruh dunia dan mengawali Arab Spring.Gerakan Occupy Wall Street, sebagai simbolanti-korporasi, menjadi viral politik generasimuda se-dunia.

[Baca Lanjut]


Artikel Terpopuler

  • Partai Politik dan Demokrasi Presidensial

    Dalam proses transisi demokrasi pasca-Reformasi 1998, Indonesia mengalami semacam pergeseran dari sistem pemerintahan presidensial ke parlementer. Melalui serangkaian amandemen UUD 1945, kekuasaan parlemen didayagunakan. Walaupun Presiden dipilih langsung melalui pemilihan umum, namun karena electoral threshold dengan sistem multipartai, presiden hanya dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan secara efektif dan membentuk kabinet jika mendapat dukungan mayoritas fraksi di DPR dalam koalisi antarpartai politik. Bagaimana sebenarnya latar belakang dan wujud ketatanegaraan  sekarang? Apa sumber masalah dari situasi “semi-presidensialisme” itu? Seberapa jauh partai politik mampu menjalankan fungsinya yang bukan sekadar meraih kekuasaan? Bagaimana membandingkan dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan pemerintahan Joko Widodo, dan masa depan ketatanegaraan kita? Apakah UUD 1945 perlu diamandemen kembali? Untuk membahas persoalan tersebut, akhir Juli 2016, Harry Wibowo, Redaktur Pelaksana Prisma mewancarai Bivitri Susanti, peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) serta pengajar pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI).

    Baca     Komentar
     
  • Ideologi, Identitas dan Ekonomi Politik Kekerasan: Mencari Model Solusi Mengatasi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia

    Gerakan radikalisme keagamaan yang menyulut aksi kekerasan dan terorisme merupakan gejala modern sangat kompleks. Sebagai gerakanpolitik yang dibangun di atas premis keagamaan, ia tidak saja berhubungan dengan ideologi, tapi juga dengan masalah struktural diakibat rezim yang berkuasa gagal mengelola arus modernisasi dan globalisasi. Rasa kacau mendorong individu yang tidak beruntung dalam percaturan ekonomi politik bergerak ke titik ekstrem; krisis identitas. Memahami persinggungan antara ideologi, sosial-ekonomi dan politik identitas memungkinkan kita menyusun langkah strategis yang terpadu dan komprehensif untuk memutus mata rantai radikalisme dan terorisme.

    Baca     Komentar
     
  • Dinamika Politik Lokal di Era Reformasi

    Desentralisasi dianggap sebagai gejalayang wajar dari sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi. Proses semacam itu merupakan kecenderungan yang tak terhindarkan dari demokrasi politik yang menghendaki adanya perluasan partisipasi dan pemberian otonomi bagi masyarakat lokal. Dalam konteks Indonesia pasca pemerintahan Suharto, desentralisasi yang muncul bersamaan dengan Reformasi 1998 itu menjadi salah satu unsur pembeda paling elementer dibanding era Orde Baru. Struktur ekonomi-politik Orde Baru yang tertutup dan terpusat segera berubah dan berganti menjadi lebih terbuka dan terdesentralisasi. Desentralisasi tidak saja telah menjadi "kata kunci" dalam perumusan kebijakan publik saat ini, tetapi juga menjadi "mantra suci" dalam dunia politik. Agaknya, terdapat semacam kesamaan cara pandangdi kalangan mereka yang menamakan diri"kaum reformis" bahwa upaya mewujudkan demokrasi pasca-Suharto memerlukan pembukaan ruang lebih luas bagi tumbuhnya prakars amasyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

    Baca     Komentar
     

Artikel Terkomentari

  • Civil Society dan Demokrasi di Indonesia: Fenomena Relawan Pasca Pilpres 2014

    Dengan menggunakan kerangka teoretis peran masyarakat sipil di Indonesia, tulisan ini mempertanyakan eksperimen gerakan relawan dalam Pilpres 2014 dapat memperbaiki representasi politik dan mendorong transformasi ke arah substantif. Selain itu, dipaparkan kebaruan politik dibanding eksperimen sebelumnya yang dilakukan oleh gerakan sipil. Studi ini menemukan bahwa gerakan para relawan hanya capaian terbatas dalam mengusung dan memenangkan Joko sebagai Presiden Republik Indonesia, namun tidak cukup berhasil dan mengawal Nawacita yang dikampanyekan selama pilpres bertempur melawan oligarki dan kartel.

    Baca     Komentar
     
  • Demokrasi, Harta, dan Negara

    Orang kaya, bangsawan, selalu menjadi pengetua masyarakat mana pun, dan kapan pun, di Nusantara. Orang kaya berarti pemilik tanah, para tuan tanah. Dengan memiliki tanah mereka dengan sendirinya memiliki apa saja yang bisa diusahakan di atas tanah itu. Dengan begitu orang kaya adalah mereka yang memiliki hasil ladang dan sawah berlimpah dengan memanfaatkan tenaga kerja tak berbayar, yaitu para budak hasil keturunan atau budak belian.

    Khusus mengenai budak belian semuanya tidak bisa berlangsung sebelum negara dan konsep negara dipakai semestinya. Salah satu bentuk kegiatan negara adalah mengumpulkan pajak. Yang tidak bisa membayar pajak menggadaikan diri, dan dari sanalah berasal budak belian yang biasanya dibedakan dari budak turunan. Para budak tidak berhak atas tanah. Dengan sendirinya, dia dikucilkan dari turut mengambil bagian dalam pertemuan adat, perundingan, dan juga memerintah dalam pengertian yang sangat asli, yaitu memberikan perintah tentang apa saja yang harus dilaksanakan dalam suatu persekutuan adat—menjaga ladang dan sawah, memelihara ternak, menjalankan pernikahan, dan sebagainya.

    Baca     Komentar
     
  • Reforma Agraria, Industrialisasi dan Surplus Populasi Relatif

    “Bonus demografi” digadang-gadang memberi peluang bagi percepatan pertumbuhan ekonomi. Bung Karno sempat menginisiasi reforma agraria dan industrialisasi domestik untuk membangun perekonomian nasional yang koheren. Sementara tujuan utama pertumbuhan ekonomi sejak pasca- Soekarno mendorong inkoherensi pertanian dan industri dengan berlimpahnya “pekerja rentan” di sektor informal. Tanpa perubahan strategi pembangunan di sektor pertanian dan industri, bonus demografi hanya akan menjadi bonus bagi kapital dengan membludaknya buruh murah.

    Baca     Komentar
     

MAJALAH PRISMA



  Email / User Name
Password:

 Lupa password?
Email / User Name
Nama Lengkap
Tanggal Lahir
Email
Telp
Password
Konfirmasi Password