Prisma Jurnal

Edisi Terbaru

3 | Volume 38 | 2019 | Negara & Kapital dalam Konflik Agraria

 

Tanah memiliki sejarah besar dan panjang dengan berbagai lika-liku, drama dalam tragika dan euforia. Drama perebutan tanah, baik oleh sesama individu dalam masyarakat maupun perebutan paksa oleh negara dalam hal melucuti hak milik, land expropriation/land dispossession, serta perebutan paksa dalam arti pendakuan sepihak hak atas tanah, land appropriation, dan semuanya menjadi drama kehidupan yang mengalirkan darah dan air mata. Rumah-rumah yang dibongkar paksa dengan alasan semuanya dibangun di atas “tanah negara” menjadi tragedi biasa/sehari-hari di wilayah perkotaan.

[Baca Lanjut]

TOPIK KITA

Bosman Batubara

Roy Murtadho

Noer Fauzi Rachman

Iqra Anugrah

Arianto Sangadji

Ahmad Nashih Luthfi


DIALOG

Redaksi Prisma
Reforma Agraria Ditinjau Kembali

Salah satu problem mendasar dalam kebijakan agraria sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA 1960) adalah bagaimana mengubah struktur ketimpangan kepemilikan/penguasaan tanah dan lahan di Indonesia. Pada dasarnya, pelaksanaan reforma agraria di Indonesia diarahkan untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Untuk melanjutkan program reforma agraria masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintahan Joko Widodo memperkenalkan program Reforma Agraria, dengan Perhutanan Sosial (RAPS) sebagai program “pendamping.” Reforma agraria menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan yang dituangkan dan mengemuka dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Setelah lebih dua tahun RAPS dijalankan, beberapa persoalan pokok perlu diajukan untuk menilai seberapa jauh program Reforma Agraria (RA) berkesesuaian dengan UUPA 1960? Apa saja yang dicakup dan tidak dicakup dalam RA? Bagaimana mekanisme pelaksanaan, dasar legislasi, subjek dan objek RA, serta aspek dukungan kelembagaannya? Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan RA?

 

Pertanyaan sentral tersebut dibahas dalam Diskusi yang diselenggarakan Prisma bersama Kemitraan pada Kamis, 11 Juli 2019, yang dibagi dalam dua sesi. Kerena keterbatasan ruang, Sesi Kedua tentang Perhutanan Sosial akan dimuat dalam bentuk Laporan Khusus di dalam website Prisma: www.prismajurnal.com. Sementara itu, diskusi Sesi Pertama mengenai Reforma Agraria yang dimuat dalam rubrik Dialog kali ini dipandu oleh Harry Wibowo (Redaktur Pelaksana Prisma) dengan menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, pengambil kebijakan, serta aktivis organisasi masyarakat sipil. Mereka ialah Dianto Bachriadi (Associate Researcher, Kyoto Univerisity, Jepang); Didik Suhardjito (Guru Besar Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor), Gunawan Wiradi (Sajogyo Institute; SAINS), Hilma Savitri (Peneliti, Agrarian Resources Centre; ARC); Ismid Hadad (Redaktur Senior Prisma); Rahmat Wiguna (Aliansi Gerakan Reforma Agraria; AGRA), Samsudin (Konsorsium Pembaruan Agraria; KPA), Soedarsono Soedomo (Dosen Fakultas Kehutanan IPB), Usep Setiawan (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden; KSP);

[Baca Lanjut]


LAPORAN DAERAH

Hilma Safitri
Laporan Khusus “Urbanisasi” dan Industri Pertambangan*

Perusahaan tambang batu bara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, telah mengubah corak produksi masyarakat sekitar. Hal tersebut merupakan akibat dari hilangnya sumber penghidupan pokok warga di sektor pertanian. Sebagian besar warga kemudian beralih “profesi” untuk mengakomodasi kebutuhan hidup para pekerja tambang. Dalam teori urbanisasi, terdapat dua tipe perubahan yang membuat suatu wilayah berubah dari semula berkarakter very rural menjadi very urban, yakni spatial flow dan sectoral flow, serta dinamikanya dengan penjelasan concentrated-extended-differential urbanization. Artikel ini juga memaparkan kasus Desa Long Lanuk tentang penerapan konsep urbanisasi dewasa ini, yakni wilayah yang karakternya diubah sedemikian rupa agar sesuai dan selanjutnya menjadi wilayah baru untuk tujuan eksploitasi pertambangan.

Kata Kunci: aliran spasial, batu bara, Desa Long Lanuk, industri pertambangan, urbanisasi

[Baca Lanjut] [Unduh]


BUKU

Muhtar Habibi
Menalaah Lebih Jauh Transisi Agraria dan Land Reform

Pendekatan Jurnal Prisma terhadap per soalan Transisi Agraria yang dibahas dalam edisi kali ini merupakan suatu hal yang unik. Ketimbang menyediakan konteks perdebatan teoretis mengenai Transisi Agraria, perhatian utama kita diarahkan pada persoalan kekinian yang dianggap berkaitan dengan soal itu di Indonesia. Walaupun perhatian terhadap isu-isu agraria kontemporer di negeri ini tidak diragukan lagi sangat krusial, kegunaannya barangkali tidak bisa optimal tanpa dilengkapi dengan perangkat konseptual yang dapat mengklarifikasi dan menerangi persoalan Transisi Agraria di Tanah Air dengan lebih jelas.

[Baca Lanjut]


Artikel Terpopuler

  • Partai Politik dan Demokrasi Presidensial

    Dalam proses transisi demokrasi pasca-Reformasi 1998, Indonesia mengalami semacam pergeseran dari sistem pemerintahan presidensial ke parlementer. Melalui serangkaian amandemen UUD 1945, kekuasaan parlemen didayagunakan. Walaupun Presiden dipilih langsung melalui pemilihan umum, namun karena electoral threshold dengan sistem multipartai, presiden hanya dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan secara efektif dan membentuk kabinet jika mendapat dukungan mayoritas fraksi di DPR dalam koalisi antarpartai politik. Bagaimana sebenarnya latar belakang dan wujud ketatanegaraan  sekarang? Apa sumber masalah dari situasi “semi-presidensialisme” itu? Seberapa jauh partai politik mampu menjalankan fungsinya yang bukan sekadar meraih kekuasaan? Bagaimana membandingkan dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan pemerintahan Joko Widodo, dan masa depan ketatanegaraan kita? Apakah UUD 1945 perlu diamandemen kembali? Untuk membahas persoalan tersebut, akhir Juli 2016, Harry Wibowo, Redaktur Pelaksana Prisma mewancarai Bivitri Susanti, peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) serta pengajar pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI).

    Baca     Komentar
     
  • Dinamika Politik Lokal di Era Reformasi

    Desentralisasi dianggap sebagai gejalayang wajar dari sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi. Proses semacam itu merupakan kecenderungan yang tak terhindarkan dari demokrasi politik yang menghendaki adanya perluasan partisipasi dan pemberian otonomi bagi masyarakat lokal. Dalam konteks Indonesia pasca pemerintahan Suharto, desentralisasi yang muncul bersamaan dengan Reformasi 1998 itu menjadi salah satu unsur pembeda paling elementer dibanding era Orde Baru. Struktur ekonomi-politik Orde Baru yang tertutup dan terpusat segera berubah dan berganti menjadi lebih terbuka dan terdesentralisasi. Desentralisasi tidak saja telah menjadi "kata kunci" dalam perumusan kebijakan publik saat ini, tetapi juga menjadi "mantra suci" dalam dunia politik. Agaknya, terdapat semacam kesamaan cara pandangdi kalangan mereka yang menamakan diri"kaum reformis" bahwa upaya mewujudkan demokrasi pasca-Suharto memerlukan pembukaan ruang lebih luas bagi tumbuhnya prakars amasyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

    Baca     Komentar
     
  • Membaca Kembali Soekarno
    Baca     Komentar
     

Artikel Terkomentari

  • Civil Society dan Demokrasi di Indonesia: Fenomena Relawan Pasca Pilpres 2014

    Dengan menggunakan kerangka teoretis peran masyarakat sipil di Indonesia, tulisan ini mempertanyakan eksperimen gerakan relawan dalam Pilpres 2014 dapat memperbaiki representasi politik dan mendorong transformasi ke arah substantif. Selain itu, dipaparkan kebaruan politik dibanding eksperimen sebelumnya yang dilakukan oleh gerakan sipil. Studi ini menemukan bahwa gerakan para relawan hanya capaian terbatas dalam mengusung dan memenangkan Joko sebagai Presiden Republik Indonesia, namun tidak cukup berhasil dan mengawal Nawacita yang dikampanyekan selama pilpres bertempur melawan oligarki dan kartel.

    Baca     Komentar
     
  • Demokrasi, Harta, dan Negara

    Orang kaya, bangsawan, selalu menjadi pengetua masyarakat mana pun, dan kapan pun, di Nusantara. Orang kaya berarti pemilik tanah, para tuan tanah. Dengan memiliki tanah mereka dengan sendirinya memiliki apa saja yang bisa diusahakan di atas tanah itu. Dengan begitu orang kaya adalah mereka yang memiliki hasil ladang dan sawah berlimpah dengan memanfaatkan tenaga kerja tak berbayar, yaitu para budak hasil keturunan atau budak belian.

    Khusus mengenai budak belian semuanya tidak bisa berlangsung sebelum negara dan konsep negara dipakai semestinya. Salah satu bentuk kegiatan negara adalah mengumpulkan pajak. Yang tidak bisa membayar pajak menggadaikan diri, dan dari sanalah berasal budak belian yang biasanya dibedakan dari budak turunan. Para budak tidak berhak atas tanah. Dengan sendirinya, dia dikucilkan dari turut mengambil bagian dalam pertemuan adat, perundingan, dan juga memerintah dalam pengertian yang sangat asli, yaitu memberikan perintah tentang apa saja yang harus dilaksanakan dalam suatu persekutuan adat—menjaga ladang dan sawah, memelihara ternak, menjalankan pernikahan, dan sebagainya.

    Baca     Komentar
     
  • Reforma Agraria, Industrialisasi dan Surplus Populasi Relatif

    “Bonus demografi” digadang-gadang memberi peluang bagi percepatan pertumbuhan ekonomi. Bung Karno sempat menginisiasi reforma agraria dan industrialisasi domestik untuk membangun perekonomian nasional yang koheren. Sementara tujuan utama pertumbuhan ekonomi sejak pasca- Soekarno mendorong inkoherensi pertanian dan industri dengan berlimpahnya “pekerja rentan” di sektor informal. Tanpa perubahan strategi pembangunan di sektor pertanian dan industri, bonus demografi hanya akan menjadi bonus bagi kapital dengan membludaknya buruh murah.

    Baca     Komentar
     

MAJALAH PRISMA



  Email / User Name
Password:

 Lupa password?
Email / User Name
Nama Lengkap
Tanggal Lahir
Email
Telp
Password
Konfirmasi Password